Hukum Menggunakan Uang Elektronik

shares |

Al-Ishlah │ ๐Ÿ€๐ŸŒธTanya Jawab Fikih Muamalah No. 519 ๐ŸŒธ๐Ÿ€



๐Ÿ› Hukum Menggunakan Uang Elektronik ๐Ÿ’ณ

๐Ÿ‘ณ๐ŸผOleh: Dr. Oni Sahroni, M.A
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

๐Ÿ™‹๐Ÿป‍♂Pertanyaan:

๐Ÿœ Assalamualaikum wr wb Ustadz

๐Ÿ” Apakah sudah ada penjelasannya tentang e-toll dan e-money ?

๐Ÿ” Untuk top up e-money, akan ada biayanya sebesar 2000 rupiah. Artinya, untuk "membeli uang" elektronik ada biayanya, bagaimana dari aspek Syariahnya ?

๐Ÿ”Apakah sama dengan yang sering terjadi saat ini di pinggir jalan ketika menjelang lebaran, untuk menukar uang 1 juta dibayar 1juta tapi dapatnya 950.000 rupiah

Demikian pertanyaan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih 
     
11/10/2017




๐Ÿ—ฃ Jawaban

♻ Wa'alaikum salam wr wb

1⃣ Apa itu E Money?

๐Ÿ’ณ Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

⏯ Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; 

⏯ Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; 

⏯ Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan

⏯ Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

๐Ÿ‘ฌ Pihak-pihak ; penerbit, pemilik kartu e money, bank mitra dan mitra

๐Ÿ“‘ Mendaftar kepada penerbit, menyerahkan uang, uang disimpan di rekening di bank mitra penerbit, pemilik kartu bertransaksi dengan pihak ketiga

๐ŸŽฏ Tujuan; mempermudah transaksi seperti e toll, bus way, commuter line.

๐ŸšŽ Sebagian jasa transportasi menjadikan kartu e money sebagai satu-satunya alat pembayaran, seperti commuter line, bus way dan e toll. Sebagian lain hanya salah satu alat pembayaran, seperti e toll.

2⃣ Ketentuan Hukum

๐Ÿ’ณ  E money yang digunakan saat ini adalah *konvensional (Ribawi)*Karena  ;

๐Ÿ“œ Kontrak yang terjadi antara pihak-pihak e money itu tidak jelas (gharar) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui

๐Ÿ› Bunga atas penempatan dana di bank konvensional sebagai mitra penerbit e money

๐Ÿ‘จ๐Ÿป‍๐Ÿ’ผ Hak pemegang kartu menjadi hilang pada saat kartu yang dimilikinya hilang, padahal dana yang tersimpan adalah milik pemegang e money sesuai skema qardh atau wadiah yang berlaku antara keduanya

๐Ÿ“Œ Oleh karena itu, menggunakan e money yang berlaku saat ini tidak diperkenankan kecuali untuk kondisi dharurat, yaitu kondisi yang memenuhi indikator berikut :

1. Diwajibkan oleh peraturan  perundang-undang, sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan e money tersebut.

2.Tidak ada alternatif e money syariah 

3. Risiko finansial primer jika tidak menggunakan e money saat ini, 

✅ maka dibolehkan menggunakan e money. Dengan catatan, pada saat ada e money syariah, maka menggunakan e money konvensional menjadi terlarang kembali

3⃣ Mekanisme E Money Syariah

๐Ÿ‘ณ๐Ÿผ Fatwa DSN tentang uang elektronik menjelaskan bahwa :

๐Ÿ’ณ Uang Elektronik BOLEH digunakan sebagai alat pembayaran DENGAN SYARAT berikut :

⏺ Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya RIIL (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara BENAR (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip ta’widh (ganti rugi)/ ijarah.

⏺ Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari TRANSAKSI YANG DILARANG (Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, objek yang haram).

⏺ Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di BANK SYARIAH, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.

⏺ Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, akad ju‟alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, karena produk yang dijual oleh prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah jasa/ khadamat.

⏺ Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qardh, karena e money/ nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.

⏺ Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju‟alah, dan akad wakalah bi al-ujrah

⏺ Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu.

๐Ÿ“ Di antara landasannya adalah, kesimpulan bahwa uang elektronik atau e money adalah Uang – tsaman atau nuqud - sebagaimana definisinya:

‎ุงู„ู†ู‚ุฏ ู‡ูˆ ูƒู„ ูˆุณูŠุท ู„ู„ุชุจุงุฏู„ ูŠู„ู‚ูŠ ู‚ุจูˆู„ุง ุนุงู…ุง ู…ู‡ู…ุง ูƒุงู† ุฐู„ูƒ ุงู„ูˆุณูŠุท ูˆุนู„ู‰ ุฃูŠّ ุญุงู„ ูŠูƒูˆู† 

“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media  tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani‟, Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

‎ุงู„ู†ู‚ุฏ: ู…ุง ุงุชุฎุฐ ุงู„ู†ุงุณ ุซู…ู†ุง ู…ู† ุงู„ู…ุนุงุฏู† ุงู„ู…ุถุฑูˆุจุฉ ุฃูˆ ุงู„ุฃูˆุฑุงู‚ ุงู„ู…ุทุจูˆุนุฉ ูˆู†ุญูˆู‡ุง، ุงู„ุตุงุฏุฑุฉ ุนู† ุงู„ู…ุคุณุณุฉ ุงู„ู…ุงู„ูŠุฉ ุตุงุญุจุฉ ุงู„ุฅุฎุชุตุงุต

“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal‟ah Ji, al-Mu‟amalat al-Maliyah al-Mu‟ashirah fi Dhau‟ al-Fiqh wa al-Syari‟ah, Beirut: Dar al-Nafa‟is, 1999, h. 23)

4⃣ Kesimpulan

♻ Menggunakan e money konvensional tidak diperkenankan sesuai penjelasan di atas. Kecuali dalam kondisi darurat ; dimana tidak ada e money syariah dan ada risiko (primer) jika tidak  menggunakannya.
Setiap pengguna, bisa menakar kondisinya ; apakah darurat atau tidak.

♻ E money syariah harus memenuhi kriteria syariah seperti, dana ditempatkan di bank syariah, jika kartu hilang maka dana pemilik kartu masih ada, terhindar dari transaksi yang dilarang.

✨Wallahu a'lam


๐Ÿ“š Referensi

๐Ÿ“• Buku Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi (Dr. Oni Sahroni, M.A. & Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P) Raja Grafindo, Jakarta, 2015


๐Ÿ““ Muhammad Rawas Qal‟ah Ji, al-Mu‟amalat al-Maliyah al-Mu‟ashirah fi Dhau‟ al-Fiqh wa al-Syari‟ah, Beirut: Dar al-Nafa‟is, 1999, h. 23

Baca artikel tentang Kajian Islam
Baca artikel tentang

Baca juga Artikel Selanjutnya

Related Posts

0 komentar: